MASA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) PERIODE 2004-2009

      

MASA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) PERIODE 2004-2009

 

PROFIL SBY

  Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan,Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

  Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

1.Terwujudnya kehidupan masyarakat,bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun

   dan damai.

2.Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum,

    kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.

3.Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan

    penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi

    pembangunan yang berkelanjutan.

Misi :

1.Mewujudkan Indonesia yang aman damai.

2.Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.

3.Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

KINERJA PEMERINTAHAN SBY

Selama Republik Indonesia (RI)berdiri, baru pada periode pemerintahantahun 2004-2009 inilah presiden dan wakil presiden RI dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintahan itu, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), telah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan pada September 2006 pemerintahan tersebut memasuki usia dua tahun.   Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat Indonesia itu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu rencana pembangunan lima tahunan, berdasarkan visi, misi, dan program prioritas mereka.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih jauh RPJMN dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, sebagai rencana pembangunan satu tahun. Adapun RPJMN pada pokoknya berisi tiga agenda nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Agenda tersebut ialah:

1.Menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

2.Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.

3.Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketiga agenda itu kemudian dituangkan ke dalam program dan kegiatan tahunan pada berbagai bidang dan prioritas pembangunan. Dalam dua tahun ini telah disusun dua RKP, yakni RKP 2005 dan RKP 2006.

Program dan kegiatan pembangunan itu dapat berupa investasi pemerintah sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah, atau berupa peraturan perundang-undangan sebagai suatu landasan dan langkah-langkah untuk perubahan ke arah kemajuan.   Pelaksanaan RPJMN selama dua tahun Pemerintahan SBY-JK (Oktober 2004-September 2006) dapat ditinjau dari pelaksanaan agenda tersebut di berbagai bidang, program, dan kegiatan.

Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai

  Dalam agenda pertama, Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai, sasaran pokoknya adalah meningkatnya rasa aman dan damai, serta semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hasil-hasil agenda pertama yang telah dicapai dalam bidang politik, antara lain adalah:

a.Penyelesaian berbagai konflik antar kelompok masyarakat di Aceh, dengan

   ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki,

   Finlandia, berikut keberhasilan pelaksanaannya.

b.Konflik horizontal lainnya, seperti di Poso, Papua, Mamasa dan daerah

   lainnya sudah mulai dapat diselesaikan.

Di bidang politik luar negeri dan kerjasama internasional, hasil yang dicapai antara lain:

a.Penyelesaian masalah perbatasan. Misalnya perbatasan dengan Malaysia,

   dan Timor Leste. Sedangkan dengan Papua Nugini masih dalam tahap

   perundingan.

b.Dukungan Indonesia kepada Palestina dalam konflik mereka dengan Israel,

   dipastikan membawa nuansa positif dan penting bagi kinerja politik luar

   negeri Indonesia yang mulai pro aktif dan high profile dalam usaha turut

   menciptakan perdamaian dunia.

c.Kerjasama ASEAN juga terus ditingkatkan. Dalam kerjasama ekonomi

   internasional, Indonesia terus mengikuti berbagai Konferensi Tingkat

   Tinggi (KTT) seperti KTT APEC XII, KTT ASEAN, KTT Tsunami dan KTT Asia

   Afrika.

d.Yang tak kalah penting adalah kunjungan-kunjungan presiden dan wakil

   presiden ke luar negeri telah menghasilkan berbagai kesepakatan

   kerjasama di bidang ekonomi, khususnya investasi dan perdagangan.

Di bidang hukum, pertahanan dan keamanan negara, hasil-hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah adalah sebagai berikut:

a.Peningkatan pengungkapan perkara tampak meningkat, terutama pada

empat jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, trans-nasional,

kejahatan kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontinjensi

(contingency).

b.Berkaitan dengan pemberantasan narkoba, telah dilaksanakan berbagai

program pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan lainnya. 

c.Dalam hal pemberantasan pembalakan hutan (illegal logging) dan

pencurian ikan (illegal fishing), telah diupayakan peningkatan kemampuan

aparatur melalui berbagai pelatihan dan operasi, serta revisi terhadap

peraturan-peraturan.

d.Peningkatan keamanan ditempuh melalui pengembangan intelijen dan

peningkatan kualitas dan kuantitas Polri.

e.Penanggulangan terorisme telah membuahkan pengalaman berharga,

sekaligus kesiapan seluruh potensi bangsa untuk menghadapinya.

Pemantapan koordinasi pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme

terus dilakukan, baik di dalam negeri, maupun bekerjasama dengan negara

lain.

f.Dalam rangka meningkatkan pertahanan negara, terus dilakukan

pengembangan sistem dan strategi pertahanan, pengembangan personel dan

materiil TNI, serta pengembangan industri pertahanan. Kerjasama militer pun

terus dijalankan, apakah itu bersifat kerjasama dua negara, maupun

kerjasama regional dan internasional.

  Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

Dalam agenda kedua “mewujudkan indonesia yang adil dan demokratis” terdapat lima sasaran, yaitu:

(1)meningkatnya keadilan dan penegakan hukum;

(2)keadilan gender bagi perempuan;

(3)meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan otonomi

daerah dan tata kepemerintahan daerah yang baik;

(4)meningkatnya pelayanan birokrasi dan

(5)terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis,

jujur, dan adil.

 

Pelaksanaan agenda kedua ini dapat dilihat pada berbagai bidang. Dalam bidang politik hasilnya adalah:

a.Telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara

langsung.

b.Pelaksanaan proses konsolidasi demokrasi terus berjalan.

c.Penyelesaian masalah komunikasi dan informasi terus berlangsung,

yang mencakup soal kebebasan pers dan peningkatan akses\

informasi oleh masyarakat.

 

bidang hukum dan penyelenggaraan negara, hasilnya adalah:

a.Pemberantasan korupsi terus dilaksanakan. Penegakan hukum telah

menunjukkan kemajuan. Salah satu bukti kemajuan itu adalah

terdapat sejumlah pejabat negara yang bersalah telah dijatuhi

hukuman penjara.

b.Untuk mempercepat pemberantasan korupsi di lingkungan aparat

penegak hukum, telah dibentuk Komisi Pengawasan Kejaksaan.

Komisi ini antara lain bertugas mengurus kesejahteraan para jaksa,

serta mengawasi kinerja mereka.

   

bidang reformasi birokrasi dan otonomi daerah, hasil-hasilnya sebagai berikut:

a.Reformasi birokrasi terus dilaksanakan, antara lain melalui penyusunan peraturan perundang-undangan; peningkatan kinerja pelayanan publik; penyelenggaraan pilot project penerapan model Island of Integrity sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip-prinsip Good Public Government; dan persiapan pemberdayaan aparat pengawasan.

 

b.Di bidang otonomi daerah, terus dilakukan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyusunan grand strategy, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

c.Evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung dilakukan tanpa henti, untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya.

d.Peningkatan kerjasama antardaerah juga terus diupayakan. Hasilnya adalah terbentuknya forum-forum kerjasama antar Pemerintah Daerah dan terlaksananya pelayanan satu atap untuk perizinan investasi dan pelayanan publik dasar.

e.Pengurangan kesenjangan pembangunan perkotaan dan pedesaan terus diupayakan melalui berbagai pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penataan kebijakan.

f.Pengembangan daerah tertinggal, antara lain dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi, peningkatan pelayanan, bantuan teknis dan percepatan pembangunan. Peningkatan perhatian secara komprehensif dan terpadu terus diarahkan kepada wilayah

›

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 

Adapun program yang di rencanakan yaitu ;

(1)menurunnya jumlah penduduk miskin

(2)berkurangnya kesenjangan antar wilayah

(3)meningkatnya kualitas manusia Indonesia

(4)membaiknya mutu lingkungan hidup, dan

(5)membaiknya infrastruktur.

program dan kegiatan yang telah dijalankan di bidang lingkungan antara lain:

a.Penyelesaian beberapa peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air.

b.Penanggulangan banjir dan kekeringan dikerjakan tanpa henti, dengan membangun prasarana pengendali banjir di daerah padat penduduk, rehabilitasi waduk dan bangunan penampung air lainnya.

 

c.Penyediaan air baku juga terus ditangani, melalui pembangunan sumur bor, saluran air, bendungan dan embung, serta rehabilitasi terhadap jaringan irigasi dan rawa-rawa.

Di bidang infrastruktur transportasi, program dan kegiatan yang dilakukan, antara lain:

a.Pemeliharaan rutin, pembangunan, serta peningkatan jalan antarkota.

b.Pembangunan dan rehabilitasi rel kereta api (KA) juga terus diupayakan. Dilakukan pula penambahan pengadaan kereta listrik (KRL) dan kereta diesel (KRD).

c.Di bidang transportasi air, pembangunan dermaga yang disertai dengan sarana dan prasarananya terus dikerjakan.

d.Kemajuan di bidang transportasi udara, dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah perusahaan yang beroperasi, jumlah armada dan jumlah penumpang.

Berkaitan dengan infrastruktur energi, kegiatan yang dilaksanakan, antara lain adalah:

a.Meningkatkan efisiensi pemakaian energi, rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur energi, pengurangan subsidi, pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) dan peningkatan penggunaan energi non-BBM.

b.Selesainya pembangunan pembangkit tenaga listrik telah membantu kesinambungan penyediaan tenaga listrik di beberapa wilayah.

di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman, hasil yang dicapai antara lain adalah:

a.Penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan.

b.Subsidi kredit pemilikan rumah.

c.Pembangunan rumah susun sewa sederhana.

d.Penyediaan sarana dan prasarana pemukiman dan lainnya.

e.Penurunan jumlah kawasan yang tidak mendapat akses air minum, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah, pembangunan drainase dan lainnya.

Berikutnya di bidang pendidikan, telah dicapai beberapa hal, yaitu:

a.Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan.

b.Peningkatan mutu, peningkatan manajemen pelayanan pendidikan.

c.Peningkatan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diarahkan untuk penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan lama rata-rata sekolah, angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi sekolah (APS) pada semua kelompok umur anak-anak usia sekolah.

  Pada bidang kesehatan, kegiatan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pengurangan gizi buruk, polio, dan pemberantasan penyakit menular seperti flu burung, dan polio.

  Lantas di bidang pengelolaan pinjaman luar negeri, terus diupayakan monitoring dan evaluasi melalui beberapa Peraturan Pemerintah, serta beberapa peraturan menteri. Rasio stok utang juga terus menurun dan diperkirakan mencapai 41%-42% pada akhir tahun 2006.